Trastvlampung.com-Sragi, Lampung Selatan – Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, tengah dilanda krisis keuangan yang mengundang pertanyaan serius mengenai pengelolaan dana desa. Kondisi ini terungkap setelah terkuak fakta bahwa perangkat desa setempat terpaksa melakukan patungan untuk membeli pulsa listrik. Minggu, 25-08-2024.
Salah satu Aparatur Desa Baktirasa, membenarkan kabar tersebut, “Ya, benar. Kami terpaksa patungan untuk membeli pulsa listrik karena anggaran desa tidak mencukupi,” ungkapnya dengan nada kecewa. Ia menambahkan, “Ini bukan hanya soal pulsa listrik. Ini tentang bagaimana desa kita bisa sampai pada titik ini. Kita kesulitan untuk menjalankan kegiatan operasional desa, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar.”
Keadaan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Desa Baktirasa. “Kemana anggaran desa? Kok sampai untuk membeli pulsa listrik saja harus patungan? Ini sungguh memalukan,” ujar seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya.
“Kami bekerja keras untuk membangun desa ini. Kami membayar pajak, kami bergotong royong, tapi apa yang kami dapatkan? Desa kami malah kekurangan dana untuk kebutuhan dasar?”
Pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun mengemuka. Warga menuntut penjelasan yang transparan mengenai penggunaan anggaran desa. “Kami ingin tahu kemana uang desa kami digunakan. Apakah ada penyelewengan? Apakah ada penggelapan?” tegas seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Baktirasa, Sarna, membantah adanya iuran perangkat desa untuk membeli pulsa listrik. Namun, ia mengakui bahwa anggaran desa memang mengalami defisit. “Anggaran desa memang tekor,” ujar Sarna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Minggu malam sekira pukul 21.00 WIB.
Peristiwa ini menjadi sorotan utama bagi masyarakat Desa Baktirasa dan sekitarnya. Mereka berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Warga mendesak agar pihak terkait melakukan investigasi untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Kami tidak ingin Desa Baktirasa terus terpuruk,” ujar seorang pemuda. “Kami ingin desa kami maju, berkembang, dan sejahtera. Tapi semua itu tidak akan terwujud jika pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel.”
Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.”(Soleh )
