Pepadun.News,Lampung – Peremerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), akan melakukan pengawasan terhadap Realisasi Anggaran.
Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Th. 2015 mengenai TEPRA Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri yang di laksanakan di Ruang Abung, Balai Keratun, Rabu 19 April 2017.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adeham, dalam arahannya berharap melalui forum ini tercipta koordinasi berkesinambungan yang berfokus pada Belanja Pemerintah Tahun 2017 dimana Perbaikan kualitas belanja APBN terus menjadi prioritas.
Untuk mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi dalam pengelolaan data realisasi anggaran, peran dan strategi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan solusi untuk Membangun Sistem Pelaporan. Maka itu, melalui Sosialisasi Aplikasi Monitoring TEPRA di harapkan, baik pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota, dapat saling mengisi dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia.
Dilain pihak, Muhammad Gibran Sesunan sebagai perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), menyampaikan, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, pembangunan harus efektif, terukur, sinergis antar K/L dan akuntabel serta dilaksanakan dalam satu garis yang sama sesuai arahan Presiden, saling mengisi dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia.
Terkait hal ini, Subagyo sebagai Narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menjelaskan, APBD menjadi faktor penggerak ekonomi, khususnya bagi daerah-daerah yang swastanya belum bisa bergerak.
Presiden sangat perhatian terhadap realisasi anggaran, untuk itu intruksinya kepada Gubernur untuk percepat penyerapan anggaran, dengan rencana kedepan berintegrasi dengan Sistem Keuangan Daerah, Sistem Pemantauan Program Prioritas, Sistem e-Kontrak, dan lainnya yang melibatkan pihak lapangan dalam pelaporan secara berkala.(Abduh/Rls)
